JAKARTA, balipuspanews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menerima kunjungan lapangan 350 mahasiswa dan dosen dari Universitas Negeri Padang di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Selasa (11/11).
Kegiatan kuliah umum dibuka oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, yang menyampaikan bahwa isu kependudukan tak hanya berkaitan dengan angka kelahiran dan kematian, tetapi juga kualitas keluarga dan daya saing generasi muda.
“Bonus demografi tidak otomatis membawa berkah. Ia harus dikelola dengan kebijakan yang tepat agar menjadi kekuatan bagi bangsa,” ujar Ratu Ayu Isyana.
Sebagai narasumber utama, Sekretaris Kementerian Prof Budi Setiyono memberikan paparan bertema “Stabilitas dan Ketahanan Demografi: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Ia mengajak mahasiswa untuk ikut memikirkan arah pembangunan bangsa, terutama dalam memanfaatkan momentum bonus demografi.
“Bayangkan sebuah bangsa di mana lebih dari dua pertiga penduduknya berada dalam usia produktif. Mereka muda, energik, berpendidikan, dan siap bekerja. Itulah potret Indonesia hari ini: negara dengan bonus demografi terbesar di Asia Tenggara,” ujar Prof Budi.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2035 proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai lebih dari 70 persen dari total populasi. Dalam teori ekonomi kependudukan, kondisi ini disebut “window of opportunity” jendela peluang yang hanya datang sekali dalam sejarah suatu bangsa.
Bila dikelola dengan baik, bonus demografi bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Lebih banyak orang bekerja berarti lebih banyak produksi, lebih besar konsumsi, dan lebih tinggi tabungan nasional. Namun bila dibiarkan, ia justru bisa berubah menjadi “bencana demografi”: pengangguran muda, urbanisasi tak terkendali, dan ketimpangan sosial yang melebar.
Karena itu, tantangan Indonesia bukan sekadar menikmati bonus ini, melainkan bagaimana menjadikannya berkelanjutan. Di sinilah konsep demographic resilience atau ketahanan demografi menjadi kunci.
Stabilitas dan ketahanan demografi, menurut Prof. Budi, adalah kemampuan suatu bangsa untuk beradaptasi dengan perubahan struktur penduduk tanpa kehilangan kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.
Bonus demografi hanyalah fase; ia akan berlalu. Setelahnya, Indonesia akan menghadapi penuaan penduduk. Bila sekarang kita gagal menyiapkan fondasi ketahanan demografi, maka ketika populasi menua, negara bisa kewalahan menanggung beban sosial.
Namun, bila bonus ini dikelola dengan visi jauh ke depan, ia akan menjadi pondasi bagi Indonesia Emas 2045 — negara maju yang tangguh secara ekonomi, sosial, dan budaya.
Untuk mewujudkan ketahanan demografi, Prof. Budi mengemukakan perlunya tiga hal:
1. Penduduk yang sehat, cerdas, dan terampil.
2. Lapangan kerja yang produktif dan inklusif.
3. Sistem sosial yang kuat dan adaptif terhadap perubahan.
“Kabar baiknya, Indonesia punya semua modal itu. Tapi modal harus diolah agar tak terbuang,” ujar Prof Budi.
Ia kemudian mengajak mahasiswa melihat tiga tantangan utama yang menentukan masa depan demografi kita:
1. Kualitas Pendidikan dan Keterampilan
Bonus demografi hanya bermakna jika tenaga kerja memiliki kompetensi tinggi.
Sayangnya, laporan PISA 2023 menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi pelajar Indonesia masih di bawah rata-rata OECD. Artinya, banyak lulusan sekolah belum siap menghadapi dunia kerja modern yang menuntut kreativitas dan kemampuan berpikir kritis.
Reformasi kualitas pendidikan yang diiringi peningkatan pelatihan vokasi dan pendidikan teknis sangat diperlukan, agar generasi muda tak hanya mencari pekerjaan tetapi menciptakan lapangan kerja. Kebijakan pendidikan harus bergerak dari input-based menjadi outcome-based. Artinya, bukan sekadar banyak sekolah dan guru, tapi bagaimana menghasilkan siswa yang berpikir kritis, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi.
2. Kesehatan dan Gizi
Kesehatan adalah pondasi produktivitas. Namun, menurut WHO, rasio dokter di Indonesia baru 0,5 per 1.000 penduduk, jauh di bawah Korea Selatan (2,5 per 1.000).
Selain itu, prevalensi stunting masih sekitar 19,8 persen. Artinya, sebagian anak-anak Indonesia berisiko tumbuh dengan kapasitas kognitif dan fisik yang terbatas. Padahal mereka lah generasi penerus bonus demografi ini.
Namun, arah perbaikan sudah terlihat. Program Makan Bergizi Gratis, peningkatan layanan primer seperti cek kesehatan gratis, hingga percepatan digitalisasi BPJS merupakan langkah menuju sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan — ciri negara yang resilien secara demografis.
3. Lapangan Kerja dan Produktivitas Ekonomi
Setiap tahun, lebih dari 2,5 juta penduduk muda masuk ke pasar kerja. Tantangannya: tidak semua terserap ke sektor formal. 59% dari mereka justru harus bekerja di sektor informal tanpa kepastian pendapatan dan jaminan sosial.
Dalam hal ini, diperlukan keseimbangan antara supply tenaga kerja dan demand kesempatan kerja di sektor industri dan dunia usaha. Jangan sampai surplus penduduk yang terlalu banyak, atau kekurangan investasi dan lapangan kerja, sehingga banyak penduduk menganggur.
Untuk itu, transformasi industri ke ekonomi hijau dan digital menjadi peluang besar. Sektor renewable energy, industri kreatif, dan start-up teknologi telah menunjukkan kemampuan menyerap tenaga kerja muda dengan nilai tambah tinggi. Pemerintah pun mulai mengarahkan investasi ke hilirisasi industri dan ekonomi digital arah kebijakan yang sejalan dengan semangat ketahanan demografi.
Suasana kuliah umum semakin hidup ketika sesi tanya jawab dibuka. Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial bertanya bagaimana strategi agar bonus demografi tidak hanya menguntungkan kota besar, tetapi juga daerah terpencil.
“Setiap daerah memiliki dinamika demografis yang berbeda,” jawab Prof. Budi. “Kebijakan harus berbasis data dan memperhitungkan kapasitas lokal. Di sinilah pentingnya perencanaan berbasis data keluarga yang sudah dilakukan Kemendukbangga.”
Mahasiswa lain menanyakan bagaimana peran masyarakat dalam mendukung pemerintah menghadapi tantangan ketenagakerjaan dan kualitas generasi muda.
“Pembangunan demografi tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada pemerintah,” tegas Prof. Budi. “Masyarakat harus menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Dari keluarga yang sehat, terdidik, dan mandiri, lahir generasi produktif yang menjadi fondasi Indonesia Emas.”
Ketahanan demografi tidak hanya berbicara soal rasio penduduk, tetapi juga kualitas kehidupan.
Sebuah negara dikatakan “resilien” bila mampu menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas sosial-ekonominya. Jepang, misalnya, tetap sejahtera meski mengalami penuaan ekstrem, karena mereka memiliki sistem jaminan sosial, teknologi medis maju, dan produktivitas tinggi.
Indonesia pun bisa belajar dari situ bukan meniru, tetapi menyesuaikan dengan karakter kita sendiri: masyarakat muda, majemuk, dan dinamis. Ketahanan demografi di Indonesia berarti menyiapkan sistem sosial yang kuat, pendidikan yang adaptif, serta keluarga yang resilien.
Dalam kaitan tersebut, perlu dibangun ketahanan keluarga dan kesetaraan gender. Keluarga adalah unit terkecil dari ketahanan demografi. Dukungan bagi perempuan bekerja, akses pendidikan anak, dan fasilitas keseimbangan kerja-keluarga akan meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan kualitas generasi masa depan.
Selain itu, Indonesia juga harus bersiap menghadapi masa penuaan penduduk setelah 2045. Sistem jaminan sosial yang inklusif bagi pekerja informal, asuransi kesehatan lansia, dan skema pensiun universal akan memastikan kesejahteraan tetap terjaga ketika struktur umur berubah.
Pada akhir paparannya, Prof. Budi menekankan bahwa dengan membangun demographic resilience, Indonesia tidak hanya akan kaya secara ekonomi, tetapi juga kuat secara sosial dan tangguh menghadapi masa depan. Sejarah mencatat bahwa bangsa besar bukan yang memiliki penduduk terbanyak, tetapi yang mampu mengubah jumlah menjadi kekuatan, dan tantangan menjadi peluang.
Jika hari ini kita berani berinvestasi pada manusia pada pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial maka di tahun 2045 kita tidak hanya akan merayakan usia seratus tahun kemerdekaan, tetapi juga lahirnya Indonesia yang tangguh, makmur, dan berdaya saing global.
“Kuncinya adalah sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Setiap pihak punya peran: pemerintah merumuskan kebijakan, swasta membuka lapangan kerja, akademisi menyiapkan riset, dan masyarakat menjaga nilai sosial,” tutup Sesmendukbangga.